Loading...

Penyidik KPK Geledah Empat Dinas di Pemprov Banten

Sponsored Ad
Ngeblognews.com,Penyidik KPK Geledah Empat Dinas di Pemprov Banten - Belasan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan secara serentak di empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Banten, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) dengan tersangka Tubagus Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan.

Penyidik KPK
ilustrasi - Penyidik KPK

Empat kantor SKPD yang digeledah KPK itu, yakni :
  1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD),
  2. Dinas Kesehatan,
  3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda),
  4. Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) khususnya bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Berdasarkan pantuan, belasan tim KPK yang dikawal anggota kepolisian bersenjata tiba di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di Kecamatan Curug, Kota Serang Banten, Selasa (25/2) sekitar pukul 13.00 WIB. Tim KPK langsung menyebar keempat Dinas dan langsung melakukan penggeledahan.

Di Dinas Kesehatan Banten, KPK terlihat mengambil berkas-berkas terkait pengadaan lelang alat kesehatan. Selain itu, KPK juga memberikan surat panggilan kepada ketua dan para anggota panitia pengadaan proyek alkes.

Salah satu staf Dinkes Banten Tatan mengatakan, dirinya menerima surat panggilan dari KPK untuk menjadi saksi. "Besok (Rabu 26/2) saya dipanggil ke Kantor KPK, di Jakarta untuk memberikan keterangan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Provinsi Banten Takro Jaka Rooseno mengatakan, dirinya datang ke lokasi penggeledahan khawatir tidak ada yang menerima. "Yang saya tahu, penyidik KPK datang ke Kantor DPPKD Banten, Dinas Kesehatan Banten, Bappeda dan LPSE," ujarnya.

Takro Jaka Rooseno enggan memberikan keterangan lebih jauh terkait pengadaan proyek-proyek yang ada di Banten. "Nanti saya kita bicarakan yang lainnya,” ujarnya.

Selain itu, saat penggeledahan di LPSE, pada Biro Ekbang Provinsi Banten, tim KPK ditemani oleh pengelola LPSE Banten Dani Lukman Rinjani. KPK melakukan penggeledahan di ruangan server LPSE.

Beberapa dokumen yang diperiksa terkait dokumen data perusahaan semua peserta lelang, data-data perusahaan yang berkaitan dengan TCW. Namun di LPSE, tim KPK tidak bertemu dengan oprator yang biasa mengunggah penawaran yang bernama Herwindo.

Herwindo menghilang setelah dirinya dilakukan pemanggilan oleh BPK pada November 2013. Herwindo yang statusnya sebagai pegawai honorer ini, ditugaskan sebagai suporting jaringan yang telah bergabung di LPSE sejak LPSE berdiri beberapa tahun lalu.

Herwindo sudah tidak bekerja lagi dan perpajangan honorernya tidak dilakukan pada awal tahun 2014 ini. Adanya penggeledahan dan hilangnya Herwindo ini dibenarkan Ketua LPSE Provinsi Banten, Dodo Mulyadi. "Iya, dia sudah tidak masuk kerja lagi, dan dihubungi juga susah," jelas Dodo.
Powered by Blogger.