Kemdikbud Ubah PTN Jadi 70 Persen Vokasional

Sponsored Ad
Dirjen Dikti Kemdikbud Prof Dr Djoko Santoso MSc menegaskan bahwa pihaknya akan mengubah perguruan tinggi negeri menjadi 70 persen vokasional (terapan) dan 30 persen akademik.

"Idealnya seperti itu, tapi pendidikan akademik yang ada sekarang akan tetap kita pelihara, tapi pendidikan vokasional akan diperbesar," katanya dalam seminar di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS), di Surabaya, Jumat (14/9/2012).

Ia mengemukakan hal itu dalam seminar untuk memperingati 26 Tahun PPNS yang bertajuk "Pendidikan Tinggi Vokasi" dengan menghadirkan Dirut Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Ibnu Wibowo MBA selaku pembicara lain.
Sebelumnya, Kemendikbud juga mengubah pola pendidikan menengah menjadi 60 persen SMK dan 40 persen SMA.

"Kita tidak tahu kapan akan mencapai target perubahan itu. Yang penting, kita fokus ke sana, karena kita nggak ingin dianggap hanya mencetak pengangguran. Negara-negara lain juga sudah mengarah ke sana, misalnya Jurusan Manajemen sudah diubah menjadi Jurusan Manajemen Bisnis," katanya.

Tentang langkah yang dipersiapkan pemerintah untuk mengarah pada perubahan 70 persen pendidikan vokasional itu, mantan Rektor ITB itu mengatakan pihaknya akan menambah tiga institut teknologi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

"Kita sudah minta ITS untuk membidani Institut Teknologi Kalimantan, kemudian ITB yang membidani Institut Teknologi Sumatera. Selain itu, Fakultas Teknik di Universitas Hasanudin akan kita potong menjadi Institut Teknologi Sultan Hasanudin," katanya.

Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan jumlah politeknik serta memperkuat politeknik yang sudah ada.

"Misalnya, kita akan sekolahkan dosen PENS (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya), PPNS dan ITS untuk nantinya membina politeknik atau institut teknologi yang baru," katanya.

Tidak hanya itu, katanya, pemerintah juga akan menyiapkan Akademi Komunitas berjenjang D1, D2, dan D3 untuk "memoles" lulusan SMK dapat memahami teori dalam pendidikan terapan.

"Politeknik juga bisa mengembangkan D1, D2, D3, D4 (S1 terapan), S2 (magister terapan), dan S3 (doktor terapan), sedangkan jenjang pendidikan akademik hanya untuk S1, S2, S3, hingga Guru Besar," katanya.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang menyiapkan dua jalur keahlian yakni jalur pendidikan dan jalur non-pendidikan.

"Untuk keahlian di jalur pendidikan itu meliputi sembilan jenjang yakni SD, SMA, D1, D2, D3, D4/S1, S2, dan S3, sedangkan keahlian non-pendidikan itu meliputi jenjang operator (kompetensi 1,2,3), teknisi (kompetensi 4,5,6), dan ahli (kompetensi 7,8,9)," katanya.

Ia mencontohkan Prof Slamet Suparno (Rektor ISI Yogyakarta) merupakan ahli dalam pedalangan dari jalur pendidikan dengan kompetensi 9, namun Ki Anom Suroto juga bisa merupakan ahli dalam pedalangan dari jalur non-pendidikan dengan kompetensi 9. "Nantinya, KKNI yang akan menilai kompetensi itu," katanya.

Secara terpisah, Direktur PPNS Ir Muhammad Mahfud M.MT menyatakan mahasiswanya memang sering "dipesan" industri sebelum lulus, bahkan tingkat masa tunggu mahasiswa setelah lulus hanya dua bulan.

"Kami mengembangkan PPNS dengan Industrial Advisory Board (IAB) yang menggelar konferensi setahun sekali dengan mempertemukan dunia pendidikan dengan dunia industri untuk berbagai kepentingan, seperti magang, sertifikasi, revisi kurikulum, tawaran pekerjaan, dan jejaring riset," katanya.

Powered by Blogger.